Artikel Pilihan

loading...

Menteri: Belanja PNS di 2010 cuma Rp 352 T, 2016 naik jadi Rp 732 T

On 10:20:00 PM with No comments

loading...
loading...


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur tengah fokus menata Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia, terutama di di daerah. Menurut Asman, saat ini masih ada daerah yang menghabiskan belanja untuk pegawai cukup besar dan melebihi kapasitas.

Menurut Asman, jumlah PNS yang ada saat ini sebanyak 78,96 persen berada di daerah, sedangkan sisanya 21,04 persen berada di pusat. Belanja PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari Rp 351,08 triliun tahun 2010, menjadi Rp 732,90 triliun pada tahun 2016.
"Ini tantangan untuk kami dalam memperbaiki komposisi belanja dan kompetensi PNS agar tidak kalah dengan negara lain. Dari total PNS yang ada, jumlah yang banyak diisi oleh guru sebanyak 37,45 persen dan jabatan fungsional umum (administrasi) sekitar 37,26 persen," ujar Asman seperti dikutip dari laman kementerian di Jakarta, Selasa (11/10).
Asman menyebut, saat ini masih ada daerah yang rasio belanja pegawai dalam APBD melebihi 60 persen yakni sebanyak 58 daerah. Sedangkan daerah yang belanja pegawainya masih kurang dari 50 persen ada sekitar 300 daerah, dan belanja pegawai yang masih 50-60 persen sebanyak 177 daerah.
Ke 58 daerah yang jumlah pegawainya di atas 60 persen adalah Kab Bireuen, Kab Karo, Kab Langkat, Kab Dairi, Kab Tapanuli Utara, Kab Asahan, Kab Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kab Padangsidimpuan, Kab Agam, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kab Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Kab Lampung Tengah, Kab Lampung Utara, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kab Kuningan.
Kemudian Kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Ngawi, Kab ponorogo, Kab Pacitan, Kab Minahasa, Kab Bitung, Kab Poso, Kab Palu, Kab Wajo, Kab Takalar, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Buton Tengah, Kota Kendari, Kab Gianyar, Kab Bangli, Kab Tabanan, Kab Lombok Tengah, Kab Bima, Kab Dompu, Kota Bima, Kota Kupang, Kab Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kab Polewali Mandar.
"Ke depannya, kami akan melakukan penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah. Yang akan diprioritaskan PNS dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian sesuai dengan program nawacita yang digagas presiden Joko Widodo."


loading...
loading...
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »